Orasi Butet mewakili Pasangan Capres-Cawapres Mega-Prabowo mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang menganggap merusak esensi kampanye damai yang ingin dibangun itu sendiri, ada pula yang mengatakan ini masih dalam bentuk kewajaran.
Sebenarnya intinya adalah bahwa Negara kita sudah berbeda, demokrasi kita sudah jauh berkembang melesat dibanding misalnya 10 tahun yang lalu saja. Semua pihak bahkan pihak protokoler acara kenegaraan pun tidak bisa mengatur segi keamanan secara mendetail, menyeluruh dan berlebihan seperti dulu. Dari segi itu mungkin esensi kepatutan masihlah bisa dianggap wajar. Apalagi jika aroma fakta yang Butet kritik adalah apa yang bisa dirasakan bahkan oleh orang awam sekalipun.
Memang bangsa kita adalah bangsa beradab, beretika dan berbudaya. tetapi apakah beretika dan berbudaya tidak bisa meninggalkan tingkat "kekritisan" dalam berpendapat ?
Kami lebih berpendapat adalah ketidak kompetenan KPU saja yang tidak memperhitungkan sama sekali bahwwa hal tersebut bisa terjadi. Pengunduran deklarasi damai berkali-kali sementara pembatasan waktu dan tempat berkampanye diatur tanpa suatu pemberitahuan jauh-jauh hari sebelumnya, ini merupakan catatan kritis tersendiri dari Pileg sampai Pilpres 2009 sekarang ini. Jadi "kepedasan" kritik Butet itu sebenarnya bukan tanpa alasan kronologis yang jelas. Ada alasan logisnya.
Sekarang memang terkesan cara pembentukan opini publik untuk kampanye oleh pihak-pihak tertentu sudah menggunakan cara-cara yang tidak berlogika lagi. Opini diarahkan dulu ke satu titik superior baru dicarikan pembenarannya. Dalam hal ini kewajaran dan kepatutan sering dilanggar tanpa ampun. mau bukti ? ya tentu yang paling terkenal adalah koneksitas yang bisa ditarik dari SURVEY LSI DIMANA SBY MENDAPAT 70% LEBIH - BERKEMBANGNYA ISU SATU PUTARAN MENGHEMAT UANG NEGARA - DAN KAMPANYE SBY-BOEDIONO YANG DIARAHKAN TARGETNYA MENANG DI SATU PUTARAN....sekali lagi orang awam pun bisa melihat betapa seperti direkayasanya itu !!!
Jika acara Deklarasi Damai kemarin hanya suatu acara yang sederhana, yang penting semua kandidat menanda tangani suatu deklarasi, penjanjian atau apalah namanya tentang komitmen penggunaan cara-cara damai berkampanye, mungkin hal-hal seperti ini tidak berkembang seperti sekarang. Ini kesannya KPU pun ingin bergaya "bagai kandidat" demi terlihat "seperti sudah bekerja maksimal". Sementara tugas pokok dan tanggung jawabnya yang penting saja seperti masalah sengketa pemilu; dipanggil MK saja lambat dan melimpahkan sana-sini. bayangkan penetapan aggota DPR dilakukan sampai 2 kali revisi ditambah 1 kali revisi oleh MK !!
Sebenarnya intinya adalah bahwa Negara kita sudah berbeda, demokrasi kita sudah jauh berkembang melesat dibanding misalnya 10 tahun yang lalu saja. Semua pihak bahkan pihak protokoler acara kenegaraan pun tidak bisa mengatur segi keamanan secara mendetail, menyeluruh dan berlebihan seperti dulu. Dari segi itu mungkin esensi kepatutan masihlah bisa dianggap wajar. Apalagi jika aroma fakta yang Butet kritik adalah apa yang bisa dirasakan bahkan oleh orang awam sekalipun.
Memang bangsa kita adalah bangsa beradab, beretika dan berbudaya. tetapi apakah beretika dan berbudaya tidak bisa meninggalkan tingkat "kekritisan" dalam berpendapat ?
Kami lebih berpendapat adalah ketidak kompetenan KPU saja yang tidak memperhitungkan sama sekali bahwwa hal tersebut bisa terjadi. Pengunduran deklarasi damai berkali-kali sementara pembatasan waktu dan tempat berkampanye diatur tanpa suatu pemberitahuan jauh-jauh hari sebelumnya, ini merupakan catatan kritis tersendiri dari Pileg sampai Pilpres 2009 sekarang ini. Jadi "kepedasan" kritik Butet itu sebenarnya bukan tanpa alasan kronologis yang jelas. Ada alasan logisnya.
Sekarang memang terkesan cara pembentukan opini publik untuk kampanye oleh pihak-pihak tertentu sudah menggunakan cara-cara yang tidak berlogika lagi. Opini diarahkan dulu ke satu titik superior baru dicarikan pembenarannya. Dalam hal ini kewajaran dan kepatutan sering dilanggar tanpa ampun. mau bukti ? ya tentu yang paling terkenal adalah koneksitas yang bisa ditarik dari SURVEY LSI DIMANA SBY MENDAPAT 70% LEBIH - BERKEMBANGNYA ISU SATU PUTARAN MENGHEMAT UANG NEGARA - DAN KAMPANYE SBY-BOEDIONO YANG DIARAHKAN TARGETNYA MENANG DI SATU PUTARAN....sekali lagi orang awam pun bisa melihat betapa seperti direkayasanya itu !!!
Jika acara Deklarasi Damai kemarin hanya suatu acara yang sederhana, yang penting semua kandidat menanda tangani suatu deklarasi, penjanjian atau apalah namanya tentang komitmen penggunaan cara-cara damai berkampanye, mungkin hal-hal seperti ini tidak berkembang seperti sekarang. Ini kesannya KPU pun ingin bergaya "bagai kandidat" demi terlihat "seperti sudah bekerja maksimal". Sementara tugas pokok dan tanggung jawabnya yang penting saja seperti masalah sengketa pemilu; dipanggil MK saja lambat dan melimpahkan sana-sini. bayangkan penetapan aggota DPR dilakukan sampai 2 kali revisi ditambah 1 kali revisi oleh MK !!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar